Malaysia Menggertak, Indonesia Harus Tetap Tegas

Jum'at, 27 Agustus 2010 - 10:29 wib

TEXT SIZE : 

Menlu Marty Natalegawa (Foto: Koran Sindo)

JAKARTA – Pemerintah Indonesia diminta tidak terpancing atas sikap Malaysia dalam merespons demonstrasi di Kedubes Malaysia di Jakarta terkait penangkapan tiga petugas Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

Respons negeri jiran itu dinilai hanya sebagai upaya meneror dan mengalihkan substansi isu atas pelanggaran yang mereka lakukan. Sebaliknya, pemerintah diminta tetap menunjukkan sikap tegas terhadap Malaysia. 

“Ini bagian dari teror mental, masak mental kita harus kalah dengan Malaysia? Saya kira Pemerintah Indonesia walaupun tanpa emosi juga bisa mengeluarkan hal yang sama,” kata Ketua Fraksi PDIP Tjahjo Kumolo di Gedung DPR Jakarta kemarin. 

Wakil Ketua Fraksi Partai Gerindra Ahmad Muzani menilai Pemerintah Malaysia sudah terpojok dengan kasus pelanggaran kedaulatan RI. Menurut dia, mereka kesulitan menjelaskan kepada publiknya sendiri tentang insiden di Tanjung Berakit. 

”Ini ada pengalihan isu bukan hanya agar mereka tidak minta maaf kepada Indonesia,( tapi juga) untuk menggelorakan semangat di dalam negeri bahwa ternyata ada penghinaan di Indonesia,”tutur Muzani. 

Dia menegaskan, seharusnya Malaysia menyadari bahwa demonstrasi terjadi karena ada pelecehan Malaysia terhadap kedaulatan Indonesia.

“Oleh karena itu, kita jangan terpancing oleh Malaysia. Sebab tidak ada gunanya, justru akan mengalihkan isu.” “Malaysia sedang melakukan sebuah politik yang sangat berbahaya bagi hubungan dengan Indonesia,” katanya. 

Untuk diketahui,kemarin Menteri Luar Negeri Malaysia Datuk Seri Anifah Aman menyatakan Malaysia telah kehilangan kesabaran atas demonstrasi di Jakarta. 

Pernyataan itu dilontarkan Anifah setelah bertemu Wakil Duta Besar Indonesia di Malaysia Tatang B Razak di Wisma Putra. Dia juga mengingatkan hubungan bilateral dapat rusak jika situasi memburuk. 

“Saya menyesalkan berbagai demonstrasi terus terjadi,tidak hanya di Jakarta,tapi juga di berbagai konsulat kita di Indonesia meskipun kita telah sepakat menyelesaikan isu terkait penangkapan tujuh nelayan Malaysia dan tiga pejabat maritim Indonesia,”tuturnya. 

Anifah menandaskan,Malaysia telah diuji dan tidak akan menoleransi situasi lebih lama lagi.“Mereka memiliki berbagai masalah domestik dan politik sendiri di Indonesia. Tapi kami tidak ingin Malaysia menjadi korban,” tegasnya. 

“Dalam hubungan internasional, kita memberi dan menerima. Sebanyak inilah yang dapat kami berikan,tapi nanti kami harus melindungi integritas negara kami. Kami telah sampai pada satu titik di mana ini di luar kesabaran kami,” imbuh Anifah. 

Dalam nota protes yang ditulis Anifah untuk Menlu Indonesia Marty Natalegawa, Malaysia mendesak Indonesia untuk segera mengendalikan berbagai demonstrasi itu segera. 

Anifah menilai, aksi demonstran melemparkan kotoran manusia di Kedutaan Besar Malaysia di Jakarta dan ancaman terhadap warga Malaysia di Jakarta menciptakan persepsi negatif yang dapat memengaruhi hubungan bilateral. 

Dia juga mengungkapkan bahwa Menlu Indonesia Marty Natalegawa akan datang ke Malaysia pada 6 September untuk membahas masalah demonstrasi tersebut. 

“Mereka juga menunjukkan keseriusan karena itu mereka menggelar sesi parlemen. Mereka telah memanggil Dubes Indonesia (untuk Malaysia) kembali. Pemerintah Indonesia sangat memperhatikan reaksi kita. Itulah mengapa mereka meminta pemahaman kita dalam masalah itu. Saya telah mengatakan kepada mereka kita sudah mencapai batas,”ujar Anifah. 

Wakil Dubes Indonesia di Malaysia Tatang B Razak pada kesempatan itu menyatakan warga Indonesia marah oleh tindakan Pemerintah Malaysia menahan tiga pejabat maritim Indonesia yang masih berseragam lengkap, memborgol mereka, dan memberi mereka pakaian tahanan. 

“Isu itu diduga selesai dengan pembebasan ketiganya, tapi beberapa pihak merasa kecewa dan sebagai hasilnya, protes terjadi,”paparnya. 

Menurut dia, Anifah tidak menerima penjelasan tersebut dengan mengatakan, beberapa orang “keterlaluan” mencari alasan apa pun,apakah itu rasional atau irasional untuk menggelar protes.“Saya tidak berpikir bahwa itu alasan nyata karena mereka telah berdemonstrasi sebelumnya,”katanya. 

Pemerintah Indonesia sendiri belum menanggapi pernyataan Menlu Malaysia. Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Djoko Suyanto menjelaskan, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tidak menggelar rapat terkait pernyataan Datuk Seri Anifah Aman tersebut. 

Selaku Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan, Djoko juga tidak mau mengomentari pernyataan tersebut.“ Saya tidak ingin menanggapi itu,”kata dia di Jakarta, kemarin. 

Djoko memastikan sikap Indonesia tetap tegas dalam merespons penangkapan petugas KKP oleh kepolisian Malaysia.Indonesia juga tidak berniat tawar-menawar terkait sengketa batas wilayah dengan Malaysia. 

Menurut Djoko, hal itu telah ditegaskan oleh Menlu Marty Natalegawa di depan Komisi I DPR RI. Dikonfirmasi atas aksi pembakaran bendera Malaysia dan pelemparan kotoran ke Gedung Kedutaan Malaysia di Jakarta yang menjadi pemicu hilangnya kesabaran pihak Malaysia, Djoko menukaskan, setiap aksi demonstrasi harus mematuhi aturan. 

Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin meminta Presiden menyikapi secara tegas permasalahan ini karena menyangkut kedaulatan dan harga diri bangsa.

“Mengapa pada masalah strategis seperti kejadian dengan Malaysia ini beliau tidak mengadakan konferensi pers,” ujar Din di Jakarta kemarin. 

Sebelumnya Komisi I DPR mendesak Kemenlu menuntut Pemerintah Malaysia untuk mengeluarkan pernyataan maaf kepada Indonesia. DPR menilai nota protes yang diajukan Kemenlu pada 18 Agustus 2010 kepada Malaysia terkait. (adam prawira syarifudin/ Koran SI/Koran SI/) 

(//faj)